Masalah nilai (value) dalam diskursus (discourse) analisis kebijakan public, akan menyentuh aspek metapolicy. Karena akan menyangkut hakikat (substance), perspektif, sikap dan perilaku yang tersembunyi atau yang dinyatakan secara terbuka dari actor-aktor yang bertanggungjawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik ( hodgkinson, 1978,121) metapolicy mempersoalkan mengapa kebijakan tertentu dipikirkan dan bagaimana ia diimplementasikan.

Di Negara-negara maju isu menyangkut persoalan keamanan, hukum, dan ketertiban sudah lama tidak lagi menjadi isu yang controversial dalam keputusan-keputusan kebijakan pemerintah (policy decision). Oleh sebab itu, bagi para pembuat kebijakan di Negara-negara ini isu yang selalu menyedot perhatian mereka ialah menyangkut nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan.

Pembuat kebijakan public adalah para pejabat-pejabat public, termasuk para pegawai senior pemerintah yang tugasnya tidak lain untuk memikirkan dan member pelayanan demi kebaikan public/lemaslahatan umum (public good) dalam hal ini Fisterbusch ( 1983) membagi kebijakan dalam 5 (lima) unsur ;

1. Keamanan (security)

2. Hukum dan ketertiban umum ( law and order)

3. Keadilan (justice)

4. Kebebasan (liberty)

5. Dan kesejahteraan (welfare)

Sebagai penjelasan dari beberapa point diatas, yang paling sukar adalah kebijakan yang berujung kepada keadilan. Keadilan, ya keadilan. Kesejahteraan kerapkali menjadi alasan untuk membuat sebuah kebijakan agar keadilan dapat ditegakkan, dan kebebasan diperoleh. Namun pada kenyataannya keadilan dijalur hukum tidak tepat, kesejahteraan tidak merata, serta kebebasan yang ujung-ujungnya tertuju pada kebebasan yang mengurangi etika dan moral. Padahal, membuat kebijakan tersebut mahal sekali. Bayangkan..! sekali membuat kebijakan, dalam rapat dan musyawarahnya membutuhkan tenaga ahli serta biaya yang tidak murah.

Lanjut …

Sobat ancorez…kebijakan pemerintah manakah yang kiranya menurut you berhasil paling tidak di atas 5%/ tahun ? Di Negara kita Indonesia yang tercinta. Kebijakan keamanan kah? Sejauh mana? Seberapa besar pengaruhnya terhadap stabilitas Negara dan Rakyatnya? Atau kesejahteraan yang selama ini dikobarkan melalui kampanye perubahan kepada yang lebih baik dan berbeda dengan pemimpin yang sebelumnya?? Dapat kita lihat kenyataannya bagaimana sengketa perbatasan dengan Negara jiran Malaysia, masalah kenaikan tarif dasar listrik, Bahan Bakar Minyak (BBM), atau masalah Undang-Undang dan Peraturan yang dianggap oleh sebagian mereka telah cukup dan pantas untuk semua orang. Memang tidak dapat dipungkiri, Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran –saluran birokrasi. Melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah-masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh sesuatu dari sebuah kebijakan.

Daniel A. Mazmian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan dari makna implementasi ini. Menurut mereka implementasi atau pelaksanaan kebijakan adalah “memahami apa yang sesungguhnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan”. Termasuk di dalamnya memahami gejala yang timbul sesudah disahkannya kebijakan tersebut, serta dampak nyata pada masyarakat jika hal tersebut diberlakukan.

Sobat ancorez..Khususnya di Negara Indonesia, mungkin para penguasa selaku pembuat kebijakan telah memahami apa yang akan terjadi jika kebijakan yang mereka buat akan berdampak positif. Itu menurut mereka. Dan realitas lapangan, kondisi yang terlihat, itu lah nantinya yang akan menjawab hakikatnya. Sekian…